Mengenal Sistem Pemilihan Umum Amerika Serikat serta Eksistensi Partai Demokrat dan Partai Republik

Presiden baru rasa lama. Begitulah kiranya ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi politik Amerika Serikat (AS) saat ini. Pasalnya, sejak Senin (20/01/2025) lalu, Donald Trump telah resmi kembali ke Gedung Putih. Di  dalam Gedung Capitol, Trump disumpah sebagai orang nomor satu AS menggantikan Joe Biden.

Pada pemilihan umum 2016, dengan mengusung slogan Make America Great Again (MAGA), Trump terpilih sebagai presiden AS ke-45. Sementara itu, ambisi Trump untuk terpilih dua periode berturut-turut digagalkan Biden dan Harris pada pemilihan umum 2020. Baru pada pemilihan umum 2024, Trump berhasil mewujudkan mimpinya. Sang tokoh Republikan kembali ke Gedung Putih setelah mengungguli pesaing utamanya, Kamala Harris, yang diusung oleh Partai Demokrat.

1.   Sistem dwi partai yang eksis selama ratusan tahun

Berbicara mengenai sistem pemilihan umum AS, negara Paman Sam menganut sistem yang cukup berbeda dengan yang dianut Indonesia. Mengapa? Karena AS menganut sistem dwi partai (two-party system), sedangkan Indonesia menganut sistem multipartai (multiparty).  Artinya, lanskap politik Amerika Serikat hanya didominasi oleh dua partai besar, yaitu Partai Republik (Republican Party) dan Partai Demokrat (Democratic Party). Sementara itu, Indonesia pada pemilihan umum 2024 lalu misalnya, tercatat diikuti oleh 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Sistem dwi partai telah dianut AS sejak pertengahan abad ke-18 atau sejak awal berdirinya negara ini. Meskipun third party (partai ketiga) memiliki eksistensi, tetapi posisinya masih sangat lemah dan belum mampu mengalahkan kekuatan dua partai dominan. Kultur politik AS yang terpolarisasi antara Partai Republik dan Partai Demokrat selama ratusan tahun menyebabkan pemilih hanya mengidentifikasikan diri mereka sebagai Republikan atau Demokratik tanpa mempertimbangkan alternatif lain hingga saat ini. Dilansir dari teachdemocracy.org, partai ketiga tidak pernah memperoleh persentase suara yang tinggi dalam pemilihan nasional. 

Selain itu, sistem winner takes all yang diterapkan di hampir semua negara bagian kecuali Nebraska dan Maine juga menjadi penyebab lemahnya posisi partai ketiga dalam politik. Dalam sistem winner takes all, bagi calon presiden yang memenangkan suara mayoritas di suatu negara bagian, maka calon tersebut berhak mengklaim semua electoral college yang diperuntukkan bagi negara bagian tersebut. Sementara Partai Republik dan Partai Demokrat memiliki basis suara yang cukup besar di tiap-tiap negara bagian, partai ketiga akan sangat kesulitan mendapatkan suara mayoritas.

2.   Kecemasan founding father terhadap bahaya eksistensi partai politik

Menengok ke periode awal AS, pro-kontra muncul terhadap eksistensi partai politik atau kelompok partisan sejenisnya, yang terutama datang dari para founding father AS. Undang-Undang Dasar AS (Constitution of the United States)  yang diberlakukan sejak tahun 1789 pun tidak menyebutkan perihal partai politik. 

Dilansir dari Historia, dalam Farewell Address (surat terbuka presiden pertama AS, George Washington, yang ditujukan kepada rakyat Amerika Serikat di akhir masa jabatan keduanya) pada tahun 1796, Washington mengingatkan dengan keras akan bahaya partai politik untuk persatuan bangsa. Menurutnya faksi-faksi politik akan mengarah pada frightful despotism (despotisme yang mengerikan). 

Sejalan dengan itu, Alexander Hamilton yang juga merupakan salah satu satu founding father dan tokoh penting dalam penyusunan sistem politik AS, menyebut kelompok partisan sebagaithe most fatal disease (penyakit paling fatal)bagi “pemerintahan rakyat” (popular government), yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum dan kebijakan. 

3.   Sejarah Partai Demokrat dan Partai Republik sebagai dua kekuatan besar

Sejarah Partai Demokrat

Pada tahun 1792, pada masa pemerintahan Washington, muncul suatu faksi yang dipimpin oleh Thomas Jefferson.  Faksi tersebut menamakan diri mereka Republican. Republican biasa disebut juga sebagai Anti-Federalist karena memiliki perbedaan pandangan bernegara yang cukup tajam dengan Federalist (faksi yang lebih dulu ada yang dipimpin Thomas Hamilton). Federalist mendukung adanya pemerintahan pusat yang kuat, sementara Republican menghendaki adanya pemerintahan yang terdesentralisasi dengan kekuasaan yang terbatas

Federalist menyebut Republican sebagai Democratic-Republican Party (ejekan yang merujuk pada kelompok demokrat radikal yang menyebabkan berbagai kerusuhan pada saat terjadi Revolusi Perancis 1789). Ketika kandidat Federalist, John Adams, terpilih menjadi presiden pada tahun 1798, Republican membalas ejekan Federalist dengan benar-benar mengadopsi Democratic-Republican Party sebagai nama resmi partai mereka. 

Menderita kekalahan beruntun selama periode 1800-1820, Federalist menghilang dari politik AS, menjadikan Democratic-Republican Party sebagai satu-satunya partai di AS. Namun, Perpecahan tak terhindarkan di dalam tubuh Democratic-Republican Party, faksi-faksi dari perpecahan tersebut mendukung calon yang berbeda pada pemilihan umum 1824, dimana John Quincy Adams akhirnya terpilih sebagai presiden. 

Pasca terpilihnya Adams sebagai presiden, perselisihan antara pendukung Adams dan pendukung Andrew Jackson terus berlanjut. Pendukung Adams bersatu dalam Nationals Republicans. Sementara pendukung Jackson menyebut diri mereka Democrats atau Democrats Jacksonian dan berhasil meloloskan Jackson sebagai pemenang pemilihan umum 1828. 

Dilansir dari Britannica, Pada tahun 1832, konvensi politik nasional pertama diadakan. Beberapa hal fundamental dari konvensi tersebut adalah dicalonkannya kembali Jackson sebagai presiden AS pada pemilihan umum 1932, penyusunan platform partai, dan penetapan aturan yang mengharuskan calon presiden dan wakil presiden partai memperoleh suara sedikitnya dua pertiga dari delegasi konvensi nasional.

Sejarah Partai Republik 

Partai Republik atau yang biasa disebut Grand Old Party (GOP) berdiri pada tahun 1854 atas prakarsa koalisi yang menentang disahkannya Undang-Undang Kansas-Nebraska (Kansas-Nebraska Act), termasuk diantaranya partai Whig, Free Soil, dan mantan anggota Partai Demokrat. Hanya butuh dua kali pertemuan untuk mendirikan partai Republik, yaitu pertemuan pertama yang terjadi pada Bulan Mei 1854 di Ripon, Wisconsin dan pertemuan kedua yang terjadi pada Bulan Juli di tahun yang sama di Jackson, Michigan. 

Adapun Undang-Undang Kansas-Nebraska adalah undang-undang yang memungkinkan terjadinya perluasan perbudakan ke wilayah Kansas dan Nebraska, yaitu wilayah baru yang belum terorganisir. Dengan Undang-Undang Kansas-Nebraska, masyarakat di wilayah Kansas dan Nebraska dapat memutuskan sendiri apakah perbudakan diizinkan atau tidak di wilayah mereka atau yang dikenal dengan popular sovereignty.

Sementara,  sesuai dengan Kesepakatan Missouri (Missouri Compromise) yang telah ditetapkan pada tahun 1820, disepakati bahwa perbudakan dilarang menyebar ke wilayah Kansas dan Nebraska (wilayah-wilayah di utara garis lintang 36°30′). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara-negara bagian yang mendukung perbudakan (slave states) dan negara-negara yang menentang perbudakan (free states) di Kongres. 

4.  Ideologi Partai Demokrat dan Partai Republik

Ideologi Partai Demokrat

Identik sebagai pendukung perbudakan pada periode awal terbentuknya, Partai Demokrat telah menata ulang ideologinya. Sejak abad  20-an, Partai Demokrat tampil sebagai partai yang mendukung organisasi buruh, hak-hak sipil minoritas, dan reformasi progresif. 

Partai Demokrat membawa nilai-nilai kiri yang liberal dan progresif. Partai Demokrat mendukung campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, sebaliknya sangat menentang campur tangan pemerintah dalam urusan pribadi warga negara non-ekonomi. Partai Demokrat meyakini bahwa kesejahteraan dan kesetaraan bagi semua warga negara dapat dijamin dengan adanya pemerintahan yang menonjol dan kuat.

Pajak diberlakukan secara progresif, artinya semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Partai Demokrat juga mendukung perawatan kesehatan yang didanai pemerintah, hal tersebut untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan sosial dapat diakses oleh semua warga negara. 

Lebih jauh, Partai Demokrat pada umumnya mendukung hak hukum perempuan untuk melakukan aborsi dan hak LGBT untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. 

Ideologi Partai Republik

Partai Republik mengusung paham konservatif. Secara garis besar, ia menekankan pada besarnya distribusi kekuasaan ke pemerintah negara bagian atau lokal, penetapan pajak rendah, dan minimnya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. 

Partai Republik menekankan pada tanggung jawab individu dengan menegakkan nilai-nilai sosial tradisional dan pengaruh kepercayaan-kepercayaan agama. Ia cenderung melarang praktik aborsi dan LGBT. Selain itu, Partai Republik menekankan pada pentingnya keamanan nasional dan pendanaan yang besar untuk militer.